Pertemuan POKJA HR Provinsi Jawa Barat

Nama Kegiatan        : Pertemuan Pokja HR Provinsi Jawa Barat
waktu pelaksanaan : Hari Kamis, 16 November 2017 pukul 13.00 – 16.00
tempat                        : KPA Provinsi Jawa Barat
Sebelumnya Staf Paralegal dihubungi oleh Kang Ogan dari KPA Provinsi Jawa Barat memberikan notifikasi atas temuan kasus pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak dari seorang Penasun di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Bandung. Setelah mengidentifikasi kasus tersebut, staf paralegal diajak untuk mengikuti kegiatan Pertemuan Pokja HR tingkat Provinsi untuk memberikan masukan-masukan tekait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi program LASS. Peserta yang menghadiri pertemuan ini antara lain : dari Polda Jabar, LSM Bahtera, LSM Grapiks, Puskesmas Garuda, Yayasan Sekar Mulya, Dinsos Provinsi Jabar, BNN Provinsi Jabar.

Yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini bahwa program LASS tidak memberikan perubahan perilaku kepada Penasun, mereka hanya membawa/mengambil Alat Suntik namun faktanya tidak ada perubahan perilaku yang diharapkan mereka dapat berhenti menyuntik, mengikuti program metadon atau mengikuti program rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu ada konsep monitoring dan evaluasi agar penasun dapat melakukan perubahan perilaku. Dalam hal ini perlu ada integrasi program baik dari program kesehatannya, sosialnya dan rehabilitasinya. Yang paling penting dalam pemberian layanan alat suntik, setiap klien wajib diassesment dan menandatangi kesepakatan untuk mengikuti rencana perubahan perilaku sampai berhenti menyuntik dan/atau mengikuti program rehabilitasi.

*Atus Satriawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *