Rapat Koordinasi Penandatangan Kesepakatan Kepala Perangkat Daerah Mengenai Pencapaian SDGs Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kota Bandung

Hari dan tanggal: Rabu, 27 Desember 2017

Waktu: 08.00 – 17.00 WIB

Tempat acara: Clove Garden Hotel, Jl. alan Awiligar Raya II, Cibeunying, Cimenyan, Cibeunying, Bandung.

 

  1. Acara Pembukaan :
  • Menyanyikan lagu Indonesia raya, dipimpin oleh Ibu Yulia (WPA Sumur Bandung)
  • Laporan kegiatan diwakili oleh Ibu Susi Kasubag Kesra Kota Bandung
  • Sambutan Wakil Walikota diwakili oleh Asisten I pemkot bandung, ibu Kamalia.
  1. Presentasi Epidemologi HIV-AIDS Kota Bandung, oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kota Bandung dr. Hj. Rita Verita, H., MM., MHKes.

Nara Sumber memaparkan Analisa dan situasi HIV-AIDS di Kota Bandung, baik berdasarkan angka dan kebijakan yang Pemerintah Kota Bandung terkait Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Bandung. Menurutnya, epidemologi HIV-AIDS tidak hanya berdampak kepada masalah kesehatanya saja, tetapi berdampak kepada permasalahan ekonomi, Pendidikan, sosial, dan dan Pekerjaan, oleh karena itu, permasalahan HIV-AIDS tidak cukup hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung saja.

  1. Presentasi Laporan Poses Implementasi MCDA-AFR di Kota Bandung 2016-2017,

oleh Rozar – Prisma Pusdi TB HIV UNPAD.

Narsum menjelaskan mengenai table investasi penanggulangan HIV.

  • Total 6,7 milyar untuk dana HIV di kota bandung,
  • SepeRTi dishub ada edutainment bisa dijadikan untuk sosialisasi HIV
  • Memetakan anggara setiap SKPD, di wawancara apakah programnya bisa menyentuh HIV? Ternyata meskipun tidak detail tapi program dapat menyentuh pada program penanggulangan HIV

Narasumber menjelaskan 4 Kriteria prioritas :

  • apakah kegiatan berdampak mengurangi angka penularan HIV?
  • Kulaitas hidup – ODHA Apakah mengurangi kesakitan ? beban hidup ketika sakit, karena jika terinfeksi penyakit menular lainnya bisa menularkan ke yang lain juga, missal TB
  • Redistribusi anggaran = menjelaskan mengenai kegiatan -kegiatan prioritas setiap SKPD sesuai dengan anggaran
  • Table B = goals SDG’s yang sesuai dengan Perpres SDG’s.
  • Pendapat narsum tidak perlu ada anggaran khusus untuk HIV sepeRTi bali,

Ibu kamalia : apakah tupoksi sudah disesuaikan dengan rekomendasi program HIV  ? yang kedua apakah kegiatan HIV sudah dimasukan dalam RAK 2018 ?

  1. Kegiatan Diskusi (selama 15 Menit)

Kegiatan dipimpin oleh Moderator : Pak Aep dari Kabid BAPELITBANG. dengan jumlah kasus angka jumlah kasus dilihat negatifnya maka proyeksinya harus diantisipasi, dan tidak hanya mengandalkan pada dinas kesehatan saja. Untuk mencapai target 2030 menjadi zero maka harus ada kolaborasi dan kerja sama, membangun kesepahaman dan bekerja sesuai dengan tupoksi.

Diskusi (waktu 15 menit, untuk 3 orang, maksimal 3 peRTanyaan)

  • Satpol PP : 3 indikator dalam penegakan hukum 1)memberikan kesadaran hukum 2) peningkatan ketaatan, 3) penegakan hukum – Telah menemukan perbuatan asusila di Lorong-lorong – dari pada ganti-ganti pasangan lebih baik mengadakan perkawinan masal oleh DEPAG sebagai salah satu masukan solusi.
  • Dinas Pendidikan : beberapa kegiatan dinas Pendidikan bekerja sama dengan bagian hukum melakukan penyuluhan hukum terpadu. Tapi hanya mampu menjangkau 10-20 sekolah dalam satu tahun. HIV AIDS adalah dampak dari perilaku yang cepat dengan penyebarannya sepeRTi LGBT. Remaja sekolah sangat rentan dengan pengaruh perilaku penyimpangan seksualitas. Target generasi emas 2045, maka untuk mencapai keberhasilan target tersebut program harus mulai lintas sektoral. PeseRTa didik membutuhkan kurikulum di luar sekolah untuk menambah wawasan social untuk peseRTa didik.
  • WPA – ibu Ira : dua peRTanyaan 1) penguatan WPA 2016-2017 di lima prioritas kecamatan, sebagai percontohan dalam penanggulangan HIV-AIDS. Mengalami kendala mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas, mohon masukan dan dukungan 2) ketika institusi disini dapat membahas progam penanggulangan HIV, apakah di internalnya sudah membicarakan keberhasilan program penanggulangan HIV-AIDS di internalnya – PNS nya.
  • Bariyah (LSM IAC) : LSM 80 persen dalam menjalankan program penanggulangan AIDS berasal dari donor asing, sedangkan 2020 akan selesai, namun bagaimana caranya target 90-90-90 tetap dapat tercapai meskipun tidak ada donor yang memberikan bantuan untuk program penanggulangan HIV. Apakah skpd/OPD disini ada dukungan anggaran secara khusu yang teknis terkait dengan HIV, lsm juga harus berfikir mau ngapain dan akses dananya dari mana. Kira-kira skpd/opd agar bisa merespon hal ini agar dapat bekerja sama dengan LSM peduli AIDS.
  • Moderator : bagaimana kecamatan dalam merspon lima priorotas ini untuk mendukung program WPA ?
  • Ibu kamalia : kegiatan berkaitan dapat diintegrasikan dengan karang taruna dan pkk. Karena ini pilot projek, makak kegiatannya harus di konsep dengan baik. Jangan-jangan kita dari pemerintah yang memberikan stigma terhadap HIV-AIDS. Tahapan target tidak hanya penyuluhan harus bisa sampai di tes. Perlu ada keterpaduan dengan lintas SKPD/OPD dan berkolaborasi.
  • Moderator : siapa ujung tombak penanggulangan HIV-AIDS ? untuk mendiskusikan dengan perangkat daerahnya dalam musrembang. Tetapi harus dikawal oleh KPA. LSM bekerja sama dengan SKPD dan mengajukan HIBAH

 

  1. Diskusi Table C (Ibu Sis = kesepakatan tupoksi di table C)

–    Kemenag = dalam table c sudah dilakukan oleh kemenag dan bekerja sama dengan tim PKK masing-masing ke wilayahan. Kegiatan penyuluhan pranikah kepada mahasiswa. Menjadi permasalahannya calon pengantin hanya dianjurkan vct karena tidak ada kewajiban.

–  DISnaker : belum ada program dan anggaran khusu untuk HIV, tapi bisa ditempelkan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan lainnya. Kurang relevan jika programnya untuk masyarakat, karena disnaker untuk pembinanaan pekerja dan perusahaan.

–   DPPKB : pembinanaan kepada 60 kelompok remaja. Ada dua seksi untuk membantu penanggulangan AIDS.

–   LPM : akan membuat program satu atap. Dan akan bekerja sama dengan konselor untuk merujuk atau mengadakan kegaitan penangulanga HIV di daerah.

–     PEmberdayaan perempuan : dukungan psikososial menjadi prioritas di atas.

  1. Diskusi Lanjutan

Pukul : 13.30

  • Kesepakatan rencana aksi : mendorong SKPD agar membuat rencana aksi sesuai dengan hasil kesepatakan dan sesuai dengan tupokis Table C.
  • Setiap usulan dilampirkan ke KPA kota bandung melalui email kpa dan sosbud kesra.
  • Ibu susi, sebagaimana usulan pak Aep mengenai proposal HIBAH. LSM dan stakeholder/kesra duduk Bersama untuk membahas kegiatan (HR dan PMTS) dengan “LSM PAYUNG”. Sebaiknya dalam surat tersebut dirubah jangan Kepada YTH : Anggota KPA Kota Bandung dirubah menjadi “Kepada YTH : Kepala Perangkat daerah. Menindaklanjutinya bagaimana teknisnya apakah peRTemuan kembali atau didatangi satu persatu. Diharapkan dapat ditindaklanjuti juga pada tahun 2019, jangan sampai missing kegiatan di 2018 terjadi kembali di tahun 2019.
  • Ibu Asisten I ingin membuka cakrawala, namun dengan konotasi angka yang banyak pada kasus HIV membuat banyak pihak kecewa, yang seharusnya membanggakan bahwa ini sebuah pekerjaan yang aktif dan mampu memecahkan kasus gunung es. Dijelaskan kepada kepala perangkat daerah kasus HIV yang ditemukan merupakan keberhasilan program.
  • Ibu Sis : surat dirubah menjadi kepada YTH kepala perangkat daerah kota bandung, dan kegiatan untuk tahun 2018 dan 2019. Perangkat daerah harus didatangi satu persatu agar mereka paham.
  • Rozar : untuk kegiatan yang 2018 yang sudah menjadi DPA harus dikoordinasikan antar perangkat daerah agar kegiatannya tidak sama atau sasarannya beda. Agar capaiannya tercapai. Usulan LSM duduk Bersama agar sesuai dengan pemetaan program HIV di kota bandung.
  • Agus arjuna pasundan : mengenai logistik kondom dan kie perlu diperhatikan dan menekankan mengenai reagen HIV, spilis dan lain-lainnya, apakah ada monitoring dilapangan agar kondisi ketersediaanya tetap ada, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan.
  • Ibu nunuk pkbi : apakah LSM merapat ke SKPD disesuaikan dengan wilayah atau bagaimana, karena selama ini PKBI memegang wilayah andir.
  • Pak agung dinkes : kejadian kekurangan dan permasalahan jangan di share di facebook, perlu diketahui bahwa sedang ada perbaikan pencatatan di layanan. Ketika dr rosye menjaba kabid, maka ada kebijakan tidak membagikan logistic yang pencatatan laporannya belum lengkap/kurang baik. Bahkan sampai hari ini sudah 6 bulan ada pkm yang menyampaikan laporan, maka kami tidak mengirim logistic. Tolong bantu kami rumah sakit negeri dan swasta agar pelaporannya baik agar outputnya baik. Tes HIV naik 50% daripada tahun kemarin. Sekarang sudah ada 50 layanan yang membuka layanan HIV. Jadi sebaiknya jika ada permasalahan logistic dikoordinasikan dengan dinkes. Untuk sipili rpr nya “bermasalah”. 38800 kota bandung + 38800 dari pusat, sedangkan estimasi ibu hamil 30ribu,  bukan kami tidak berkomitmen mengenai penganggaran tapi pusatnya tidak berkomitmen, kekurangan reagen disebabkan karena awalnya kami piker kami akan mendapatkan reagen dari pusat, namun nyatanya tidak, karena kami menganggarkan disesuaikan dengan reagen dari pusat dan kebutuhan LASS : tahun 2018 akan dianggarkan. Stok Kondom ada banyak, di puskesmas.
  • Dr ira : kekurangan SDM bukan alasan dalam menjalankan program, mungkin yang perlu dilakukan adalah monevnya. System pelaporan yang berubah. Tahun ini Puskesmas di bebani ORI (kemenkes dan walikota kebijakan pencegahan penyakit menular agar segera memvaksin)
  • Pemetaan popkun (indra) LSL, waria, wps dan penasun

Kecamatan 10 besar popkun :

Angka kosong /nol bukan beraRTi tidak ada popkun, namun yang disebut hotspot harus lebih dari 5 orang. Regol semua popkun ada dan cukup besar. Sukajadi tidak masuk penguatan WPA namun semua popkun ada berdasarkan pemetaan popkun.

  • Ibu Ratna Bappeda : PIPPK adalah bantuan 100 juta bagi RW, PKK, Karang taruna kelurahan (Lembaga /organisasi perangkat kelurahan). Menggunakan asas proporsional. Jika mau masuk ke PIppk harus membuat spesifikasi agar itu dapat masuk ke dalam ranah pippk, agar menghidari benturan dengan tupoksi skpd di atasnya. Kecamatan, kelurahan dan perangkat RT RW perlu di racuni mengenai HIV, karena mereka yang memvalidasi musrembang. Ujaran dari kepala daerah, akan dituruti oleh perangkat daerah di bawahnya. Walikota mengucapkan harus ada kegiatan sosialisasi tiap RW maka, kegiatan tersebut pasti akan ada.
  • Pak Agung : data pemetaan tidak sesuai dengan hasil penjangkauan dan hasil tes HIV. Harus divalidasi kembali.
  • Ogan KPA Provinsi : hari jumat paling lambat, KPAP masih menerima form pemetaan hotspot jika belum dimasukkan.
  • Rozar : metode pemetaan dengan cara apapun tidak ada yang sempurna, jadi hasil yang sekarang pun jangan dianggap benar. Rekomendasi dan kesimpulan : kritik utama dari ibu sis adalah penjangkauan, karena dalam perangkat daerah tidak ada yang memiliki tupoksi spesifikasi yang sesuai dengan penjangkauan. Redistribusi anggaran, prioritasasi wilayah, pelengkatan data (kasus, mapping costing, efektifitas), lintas penyakit (missal dengan DM, TB, Kanker dll), penguatan LKB (duduk bareng menyusun dan menyepakati konsep LKB) , penyusunan dokumen formal (rensra atau aturan lain sebagai pendukung komitmen dan anggaran.

Demikian Laporan Notulensi Kegiatan ini kami sampaikan, semoga dengan terlaksananya kegiatan ini dapat mewujudkan Kota Bandung Zero HIV-AIDS.

 

*Atus Satriawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *